Pungli Ruang Publik Kemayoran: Pembina FBR Jakpus Sebut Habiskan Rp 600 Juta Untuk Koordinasi

Foto akun sofyan pada google maps pada garis merah menunjukan kawasan Bundaran Akbar, Kemayoran, area dagang nampak ‘tak ada’ kerumunan PKL. (dok/gm)

JAKARTA, kabarSBI.com – Pungutan liar (Pungli) pedagang kaki lima (PKL) musiman di jalan Bundaran Masjid Akbar Kemayoran, dan sekitarnya yaitu jalan Puma Raya, Jalan Convair, Jalan Angkasa Raya, dan Jalan Apron 1, yang berlangsung selama satu bulan di bulan ramadhan lalu mulai terkuak.

Pasalnya, ratusan pedagang yang berjualan umumnya pakaian dan makanan di sekitaran jalan raya Kemayoran selama bulan puasa lalu di mulai sore hingga malam hari. Ironinya para pedagang harus menyetorkan sejumlah uang jutaan rupiah yang dikoordinir oleh panitia atau ormas FBR Jakarta Pusat.

Uang tersebut diyakini sebagai tanda sewa gelar lapak di jalanan untuk berjualan meski harus mengorbankan fasilitas publik dan kenyamanan warga pengguna jalan umum.

Baca juga: pungli-miliaran-rupiah-dijalanan-kemayoran-walikota-jakpus-tutup-mata/

Menurut Pria yang mengaku sebagai pembina Korwil FBR Jakarta Pusat, Ibrahim, pemanfaatan ruang publik untuk bazar adalah karena keinginan masyarakat. Dia menyebutkan selama bazar berlangsung tidak ada warga yang melayangkan keberatan dan dirinya pun tak membantah adanya biaya sewa lapak sekitar Rp 6 juta/pedagang.

dokumen foto bulan Mei 2019: aktivitas kerumunan pedagang dan pengunjung bazar di jalan raya (sekitar bundaran) Kemayoran, Jakarta Pusat. (dok)

“Kalau pun ada pedagang yang dikenakan biaya, mudah saja kenapa dia mau. Kalau pedagang tidak melihat peluang usaha tentunya kan tidak mau bayar,” kata Bram sapaan akrab Ibrahim kepada kabarsbi.com, Selasa sore, 11/6/2019.

Bram menjawab sesuai arahkan Ketua Korwil FBR Jakarta Pusat Heryadi yang sebelumnya awak situs berita online ini bermaksut klarifikasi permasalahan bazar jalanan Kemayoran.

“Sebenarnya bazar itu sudah selesai, kalau di bilang orang pesta, pestanya telah selesai, dah bubar. Ya silakan saja kalau mau diberitakan, saya juga ‘wartawan’, kami punya media. Sekarang tinggal persoalan ini melanggar atau tidak? tinggal siapa yang bertanggunjawab dan siapa yang kebakaran jenggot gitu aja,” jelas Bram seraya menunjukan surat tugas “media” lokalnya.

Pria yang mengaku pernah menjabat sebagai Plt Korwil FBR Jakpus dan juga sebagai unsur pimpinan Koperasi Jakarta Tentram Sejahtera yang beraktivitas membina dan memfasilitasi pedagang di Blok B 2, Kawasan Kemayoran. Disisi lain ia menyebutkan bahwa pihaknya telah mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk dapat membuka bazar jalanan. Biaya tersebut disebutnya untuk koordinasi.

“Untuk koordinasi saja sudah menghabiskan biaya Rp 600 juta. Ya untuk koordinasi,” ungkapnya meski tidak dijelaskan kepada siapa biaya tersebut di keluarkan.

Saat ditanya keterkaitan pengelola Kemayoran dalam hal ini Pusat Pengelolaan Komplek (PPK) Kemayoran, Bram membantahnya. Menurut dia PPK Kemayoran tidak terkait dengan itu.

Pembina FBR Jakpus Ibrahim dan Dirut PPK Kemayoran Medi Kristianto. (dok/net)

“PPK Kemayoran tidak melarang (berjualan di jalanan) dan tidak juga mengijinkan, karena tidak ada aturan yg mengikat,” dalih pria bergelar sarjana hukum itu.

Terkait kemungkinan akan dilakukan bazar ditempat yang sama tahun mendatang, Bram menyebutkan tergantung koridor hukum.

“Kalau akan dilakaukan hal (bazar) yang sama tahun depan tinggal koridor hukumnya seperti apa, kalau sekarang ini kan tumpang tindih pemainnya banyak, koordinasinya kegedean, Rp 600 juta. pedagang itu cuma gak teriak aja,” sebutnya lagi.

Sayangnya hingga kini Badan Layanan Umum (BLU) yang oleh Pemerintah ditugaskan mengelola kawasan Kemayoran, yaitu pihak PPK Kemayoran belum juga mau memberikan keterangan terkait PKL musiman dan penataannya.

Baca juga: pemda-dki-dan-pusat-tak-bernyali-tertibkan-pkl-kemayoran/

Direktur Utama PPK Kemayoran, Medi Kristianto, yang salah satu misinya menyelenggarakan penataan kawasan kemayoran. BLU PPK Kemayoran yang oleh Pemerintah diharapkan dapat mengelola kawasan Kemayoran, yang modern berwawasan komprehensif, sesuai dengan tuntutan pengembangan kawasan masa kini. Namun pada konsisi lapangan banyak kesemerawutan akibat PKL yang kian tumbuh subur di kawasan kemayoran, Jakarta Pusat.

Apakah Dirut Medi Kristianto dan jajaran dapat menjawab tanggungjawab publik dan amanah pemerintah yang diembanya untuk menjadikan kawasan kemayoran yang modern berwawasan komprehensif, transparan tanpa pungli sesuai tuntutan masa kini? situs berita online ini akan menggalinya. (tim)