CIAMIS, kabarSBI.com – Sebuah bangunan kantor Desa Sukasari, Kecamatan Banjarsari, Ciamis, Jawa Barat kondisinya disebut-sebut tak layak disebut sebagai kantor pemerintah desa.
Pasalnya, bangunan kantor desa tersebut masih banyak menggunakan bahan material dari bambu seperti plafon dan kuda-kuda bangunan. Selain itu tembok rapuh dan kusam dengan luas bangunan yang tergolong sempit.
Warga menyebut kantor desa tak jauh beda seperti kebanyakan bangunan hunian rumah warga. Tak layak dan tak ada kebanggaan warga terhadap kantor pemerintah desa-nya. Selain itu, kantor desa terkesan mencerminkan desa tertinggal di wilayah Kabupaten Ciamis.
(Pjs) Kepala Desa Sukasari, Iyon Zaintrio Mulyono, membenarkan bahwa kondisi kantor desanya merupakan bangunan tua yang dimungkinkan sejak lama tidak pernah tersentuh oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Saya ini Pjs (Pejabat sementara) Desa Sukasari, dah baru dinas mulai 21 Agustus lalu. Jadi belum banyak mengetahui riwayat (profil) kantor desa ini. Ya memang kondisinya seperti ini adanya,” kata Iyon, Rabu, 26/9/2019.
Menurutnya, saat ini sudah ada perombakan pada ruang aula bantuan dari provinsi sebesar Rp 110 juta dan pekerjaanya sudah 80 persen. Hanya pembangunan itu, yang ia ketahui.
“Secara keseluruhan seharusnya kantor desa layak untuk di rehab totol bila biayanya memadai namun bila tak mencukupi setidaknya dapat direnovasi. Saya berharap tahun depan, 2020 dapat direnovasi,” ucapnya.
Pria yang sebelumnya dinas di Kecamatan Banjarsari itu mengungkapkan terkait pemanfaatan dana desa, kata dia, lebih pada memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan desa dan pemberdayaan masyarakat.
“Kalau dana desa sejak 2015/2016 banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Karena masyarakat menginginkan prioritas pada pembangunan jalan lingkungan dan pemberdayaan,” jelasnya.
Meski begitu pihaknya mengharapkan pemerintah dapat memperhatikan kondisi kantor desa Sukasari yang dirinya tak dapat membantah masih banyak menggunakan material bambu.
“Tapi dalam pelayanan masyarakat kami full, kami menjalankan tugas sesuai anjuran Menpan RB (Menter Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi, red). Kami maksimalkan pelayanan publik,” pungkasnya.
Harapan yang sama juga dikatakan, Sekdes Sukahati Sutadi UTIADI. “Intinya minta di perhatikan oleh pemerintah setempat, biar kami lebih semangat dan betah menjalankan tugasnya sebai perangkat desa,” kata Sekdes seraya menyebut jumlah penduduk lebih dari 6.000 jiwa. (bono/r/as)
