oleh

Sidang Paripurna Penetapan KUA dan PPAS T.A 2020, Bupati Pangandaran Berikan Apresiasi dan Ucapan Terima Kasih pada DPRD

Sidang Paripurna Penetapan KUA dan PPAS T.A 2020, Bupati Pangandaran Berikan Apresiasi dan Ucapan Terima Kasih pada DPRD 1
suasana rapat Paripurna Penetapan Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Pangandaran.

PANGANDARAN, kabarSBI.com – Bupati Pangandaran, H.Jeje Wiradinata dan Wakil Bupati H.Adang Hadari menghadiri Rapat Paripurna Penetapan Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020, bertempat di Gedung Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pangandaran, Senin 10/8/2020.

Dalam sambutanya Bupati Jeje menyampaikan Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Pangandaran telah menyelesaikan salah satu tahapan penyusunan APBD Perubahan tahun 2020. Dengan kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan APBD perubahan tahun 2020.

“Kami sampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD serta unsur TAPD dan SKPD.  Kami juga mengapresiasi atas curahan waktu, tenaga, dan pikirannya selama proses penerimaan, penelaahan serta pembahasan hingga rapat paripurna penetapan kesepakatan saat ini,” papar Jeje.

Sidang Paripurna Penetapan KUA dan PPAS T.A 2020, Bupati Pangandaran Berikan Apresiasi dan Ucapan Terima Kasih pada DPRD 2
Penandatanganan kesepakatan perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang dilakukan oleh Bupati Pangandaran, H.Jeje Wiradinata dan DPRD.

Menurutnya, meski agenda tahapan penyusunan APBD Perubahan tahun 2020 ini dilalui di tengah suasana pandemi Covid-19. Namun demikian, semua pihak tidak boleh berdiam diri dan larut terlalu lama dalam ketidakberdayaan, dengan segala keterbatasan, Pemerintah Kabupaten Pangandaran harus hadir memberi solusi guna memenuhi kebutuhan dasar dan infrastruktur”Ujarnya

Kemudian pada situasi Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) atau New Normal, seperti di lingkungan pendidikan dasar, kesehatan, tempat keagamaan serta di pusat perekonomian masyarakat harus terus dilanjutkan dan digerakkan dengan baik dan terkendali sesuai protokol kesehatan.

” Kebutuhan anggaran hibah Pilkada tahun ini yang seluruhnya dibebankan pada keuangan daerah. Demikian pula pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan penunjang perekonomian masyarakat, harus terus berjalan sesuai dengan kemampuan. Dan yang paling penting, pelayanan kesehatan tetap gratis di RSUD dan seluruh Puskesmas.” jelas Bupati Jeje.

Ia menegaskan bahwa seluruh pelayanan pemerintah kepada masyarakat tidak boleh terhenti, agar semua sektor roda kehidupan masyarakat kabupaten pangandaran dapat terus berjalan dan dilanjutkan.

“Pemerintah Kabupaten Pangandaran tidak akan mampu berjalan sendirian. sinergitas yang baik dengan DPRD dan dukungan seluruh masyarakat pangandaran akan menjadi kekuatan yang positif dan memberikan nilai manfaat bagi semua,” harapnya. (rahman/r/as)

Kabar Terbaru