PANGANDARAN, kabarSBI.com – Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam melaksanakan pembanguan di berbagai sektor mencakup wilayah Kabupaten. Prestasi atas pencapaian program dapat terlihat dari berbagai pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaran roda kepemerintahan, fasilitas baik Infrastruktur, Kesehatan, Pendidikan, Perizinan usaha UMKM maupun banyak hal lainnya.
Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dibantu oleh Perangkat Daerah.
Demikian disampaikan H. Asep Noordin, selaku Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, saat rapat paripurna penetapan persetujuan DPRD tentang program pembangunan di Kabupaten Pangandaran, di ruang rapat paripurna, Selasa (22/9/2020).
Ia menyampaikan pandangannya terhadap program pembangunan di Kabupaten Pangandaran yang telah melampaui target. Dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2021 menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Dijelaskannya, anggaran tahun 2021 merupakan capaian dari RPJMD Kabupaten Pangandaran tahun 2016 – 2021 yang artinya kebijakan politik anggaran tahun 2021 merujuk kepada RKPD yang merupakan capaian RPJMD. Tentunya ini tertuang dalam visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati minimal yang tercapai, bahkan melampaui target.
Salah satu kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran dalam penyelenggaraan di bidang kesehatan ini sudah sesuai dengan perencanaan visi dan misi Kepala Daerah.
“Tinggal bagaimana para steakholder khususnya Dinas Kesehatan terus melakukan evaluasi dan mendorong dalam peningkatan kualitas pelayanan, penyediaan obat – obatan dan fasiltas lainnya terutama fasilitas medis di masing – masing Puskesmas dan Rumah Sakit. Ada yang perlu menjadi skala prioritas ke depan di bidang kesehatan,” paparnya.
Di sektor Infrastruktur pembangunan juga sudah selesai dengan lebih memudahkan masyarakat melakukan aktifitas kegiatan perekonomian, tata pengelolaan obyek wisata pantai pangandaran pun sekarang sudah nyaman bagi para pengunjung atau wisatawan.
Untuk sektor Pendidikan dirasakannya sudah sesuai dengan apa yang semua kita harapkan yaitu pendidikan gratis bagi para siswa, bahkan program Pendidikan Pangandaran Juara yaitu Pendidikan keagamaan “Ajengan Masuk Sekolah”. Pendidikan gratis khusus keagamaan diberikan porsinya sama dengan sekolah umum guna membentuk karakter kepribadian siswa dalam beraqidah dan berakhlaqul kharimah.
“Adapun untuk program bagi siswa sudah terealisasi dan program Pangandaran Mengaji pun harapan ke depannya juga bisa lebih ditingkatkan dengan Maghrib Mengaji,” jelasnya.
Lanjutnya dikatakan Asep Nordin, untuk program kepemudaan dan olahraga, dirinya mendorong agar Pemerintahan daerah bisa melihat peluang atau potensi masyarakat yang berprestasi di salah beberapa cabang olahraga dan memberikan perhatian lebih kepada para atlet – atlet yang sudah ada, sehingga para atlet ini bisa lebih berprestasi. Sebagai bahan evaluasi Pemerintahan daerah kita melihat pada tahun sebelumnya Pemda tidak memberikan bantuan akomodasi transfortasi kepada para atlit Cabor padahal banyak para atlit yang masuk Porda.
Tentunya jika diberikan anggaran kepemudaan dan olahraga akan lebih banyak lagi prestasi atlet – atlet dan menarik animo para olahragawan yang berpotensi di Kabupaten Pangandaran. Di kepemudaan tentunya medorong juga Karang Taruna untuk diberikan ruang berekspresi, berkreasi dan berimprovisasi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dari kepemudaan tersebut.
“Opsi atau pun solusi bisa disiasati, salah satunya sebagai contoh apabila Pemda masih terkendala dalam mengalokasikan anggaran bisa mengalihkan beberapa pembelian kendaraan dinas untuk Ketua DPRD demi peningkatan kapasitas para atlet dan mengdorong animo olahragawan ke depan,” tutur Asep secara lugas.
Sementara untuk itu untuk sektor Pariwisata ini paling seksi di Kabupaten Pangandaran, tentunya potensi alam yang asri, lepas pantai samudera hindia wisata pantai Pangandaran yang semua sudah mengetahuinya ini merupakan salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar.
“Kembali lagi tinggal melanjutkan program pembangunan dan beberapa sarana fasilitas pengunjung dilokasi obyek wisata pantai, tentunya dengan penataan kawasan wisata yang baik, kenyamanan destinasi tata Kelola obyek wisata, terjaminnya asuransi bagi para pengunjung, dan yang tidak boleh dianggap enteng yaitu terjaminnya keamanan bagi apara pengunjung. Pembanguanan ke depan tinggal terintegrasinya akses antar satu destinasi wisata satu dengan destinasi wisata lainnya,” tutur Asep.
Kembali pada prinsipnya pencapaian program Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati ekspetasinya sudah sesuai dengan apa yang direncanakan di dalam RPJMD. Mulai dari tahapan lalu pencapaian program, ada yang melampaui dan ada juga yang sudah tercapai, Adapun kekurangan kita secara bersama – sama membangun lebih baik untuk Kabupaten Pangandaran.
“Layak untuk di apresiasi terhadap kinerja Pemerintahan Daerah, walaupun dengan anggaran yang minim tetapi program – program ideal selaras dengan nawa cita Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat, paparnya.
Tahun 2020 APBD Pangandaran sebesar 1.3 Triliun, tahun depan 2021 naik menjadi RP 1,4 Triliun.
“Sumber Daya Alam yang dimiliki Kabupaten Pangandaran sangat luas, masih banyak potensi yang belum terexplore di 10 Kecamatan Kabupaten Pangandaran, tentunya kita rekomendasikan kepada Pemerintahan Daerah agar di tahun depan bisa mengalokasikan lebih anggaran investasi di sektor parawisata,” tuturnya.
“Harapan ke depan selaku Ketua DPRD Pangandaran, Pemerintahan Daerah bisa berinvestasi untuk peningkatan PAD, misalnya pada pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran dengan meningkatkan sistem aplikasi yang modern, sehingga bisa mempermudah, meminimalisir kekurangan dan lebih akurat lagi penghitungan pendapatannya,” pungkasnya. (rahman/r/as)
